Beberapa kasus menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan di dalam Kejaksaan. Salah satunya terjadi di Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatra Utara. Seorang jaksa terbukti memeras terdakwa, tetapi hanya dikenai sanksi mutasi tanpa konsekuensi hukum.
Selain itu, kasus Jaksa Pinangki juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal.
Bahaya Kelebihan Kewenangan
Ketika suatu lembaga memiliki kekuasaan besar tanpa kontrol yang ketat, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan tindakan otoriter bisa meningkat," ungkap Ferry, yang juga pernah menantang dukun santet se-Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan jelas, Kejaksaan bisa menjadi lembaga super body yang sulit dikendalikan. Hal ini berbahaya bagi sistem demokrasi Indonesia.
Revisi UU Kejaksaan Perlu Dikaji Ulang
Menurut Ferry, revisi UU Kejaksaan 2021 justru memperkuat kekuasaan Kejaksaan. Salah satu pasal bermasalah adalah Pasal 8 Ayat 5. Aturan ini mewajibkan KPK atau Polri untuk meminta izin Jaksa Agung sebelum memproses jaksa yang melanggar hukum.
"Jika seorang jaksa melanggar hukum, ada kemungkinan besar ia dilindungi oleh sistem yang ada. Ini menjadi masalah serius bagi keadilan," katanya.
Solusi: Pengawasan Lebih Ketat
Sebagai solusi, Ferry menekankan pentingnya merevisi kembali UU Kejaksaan. Mekanisme pengawasan harus lebih kuat agar keseimbangan kekuasaan tetap terjaga.
"Check and balance adalah prinsip utama demokrasi. Tanpa itu, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan bisa terjadi. Oleh karena itu, revisi ini harus menjadi prioritas untuk melindungi kepentingan publik dan menegakkan keadilan," pungkasnya.