• Kamis, 19 November 2026

Donald Trump Berniat Deportasi Mahasiswa Asing Pro Palestina

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 31 Januari 2025 | 08:01 WIB



Dalam perintah tersebut, Trump memerintahkan menteri luar negeri, menteri pendidikan, dan menteri keamanan dalam negeri untuk memperkenalkan universitas-universitas pada bagian hukum imigrasi yang mengatur "orang asing yang tidak dapat diterima" dan memastikan bahwa laporan tentang kegiatan yang melanggar kriteria penerimaan mengarah pada "penyidikan dan, jika diperlukan, tindakan untuk mengusir orang asing tersebut."





Menurut hukum imigrasi AS, warga negara asing dapat dianggap sebagai "orang asing yang tidak dapat diterima" dalam berbagai skenario selain dihukum karena kejahatan. Situasi tersebut termasuk kasus di mana otoritas memiliki "alasan untuk percaya" bahwa seseorang terlibat dalam berbagai jenis kegiatan ilegal atau telah menentukan bahwa dia "terkait dengan organisasi teroris."





Perintah Trump segera menuai kecaman dari sejumlah organisasi hak asasi manusia.





Seperti mahasiswa yang pernah memprotes segregasi, perang Vietnam, dan apartheid di Afrika Selatan, kumpulan mahasiswa yang memprotes perang genosida Israel di Gaza layak mendapatkan apresiasi dari negara kita," kata Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) dalam sebuah pernyataan.





"Upaya pemerintahan Trump untuk menjelekkan banyak mahasiswa Yahudi, Muslim, Palestina, dan lainnya yang memprotes genosida pemerintah Israel dengan cara yang sangat damai merupakan serangan yang tidak jujur, terlalu luas, dan tidak dapat diberlakukan terhadap kebebasan berbicara dan kemanusiaan orang Palestina, semua demi kepentingan pemerintah asing. Begitu pula ancaman pemerintahan untuk mendeportasi mahasiswa asing yang hanya berpartisipasi dalam protes anti-genosida."





FIRE, kelompok advokasi yang berdedikasi untuk melindungi kebebasan berbicara, menyatakan bahwa pencabutan visa pelajar tidak boleh digunakan "untuk menghukum dan menyaring ide-ide yang tidak disukai oleh pemerintah federal."





"Kekuatan sistem pendidikan tinggi negara kita berasal dari pertukaran pandangan yang paling luas, bahkan yang tidak populer atau berbeda," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.





"Mahasiswa yang melakukan kejahatan - termasuk vandalisme, ancaman, atau kekerasan - harus menghadapi konsekuensi, dan konsekuensi tersebut mungkin termasuk kehilangan visa. Tetapi jika perintah eksekutif hari ini melampaui aktivitas ilegal dan malah menghukum mahasiswa karena protes atau ekspresi yang dilindungi oleh Amandemen Pertama, itu harus ditarik kembali."

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X