Dedi juga mengatakan, pihaknya akan tetap mengaudit penggunaan bantuan yang Rp 600 miliar.
Hal ini untuk membangun semangat transparansi bahwa bantuan itu betul-betul bermanfaat bagi warga Jabar, terutama bagi warga miskin.
"Karena (siswa) yang mampu-mampu bayar sekolahnya, dana BOS diberikan dari pusat, bantuan BPMU dari provinsi diberikan, siswanya juga bayar," katanya.
Redaksi Energi Juang News