"Termasuk pengelola tempat hiburan tentu harus bertanggung jawab, baik dari aspek-aspek pertanggungjawaban sosial dan kebudayaan maupun secara hukum terkait penistaan terhadap simbol kepercayaan dari Agama Hindu," tegasnya.
Mengingat apabila hal ini tidak dilakukan maka penistaan terhadap simbol lain juga berpotensi terjadi dan tidak ada efek jera," imbuhnya.
Sementara itu, Tim Hukum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali I Wayan Sukayasa mengatakan telah melayangkan somasi terbuka terhadap kelab malam yang menampilkan Dewa Siwa sebagai simbol agama Hindu pada Minggu, 2 Februari 2025. Dalam kasus dugaan penistaan agama itu, PHDI Bali menyiapkan 10 tim kuasa hukum.
Somasi itu dilakukan dengan alasan, pihaknya belum menemukan saksi saat peristiwa dugaan pelecehan simbol agama Hindu itu terjadi.
"Harapannya ada yang memberikan penjelasan. Intinya kelab malam itu bisa kita duga melakukan penistaan agama," kata Sukayasa. Ada empat poin somasi yang dilayangkan oleh tim hukum PHDI Bali yakni, menyayangkan dan mengecam tindakan dan perbuatan siapapun yang bertanggung jawab di kelab malam yang menggunakan simbol Dewa Siwa sebagai latar belakang dalam layar di tempat hiburan.
Mendesak siapapun yang berada dibalik dugaan penistaan agama Hindu itu bertanggungjawab secara hukum dan sosial budaya.
Kepada aparat penegak hukum dari Kepolisian agar memberikan atensi serius secara hukum dengan melakukan penyelidikan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
"Untuk yang bertanggungjawab agar paling lambat dalam waktu 7x24 jam menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukan," jelas Wayan Sukayasa.