"Kami alokasikan gaji dan tunjangan Rp 45 miliar. Kami alokasikan sampai bulan Mei 2025. Komitmen dalam rangka PHPU pilkada tidak dapat dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa. Termasuk kebutuhan penanganan PUU, SKLN dan perkara lainnya hingga akhir tahun," tambahnya.
Berikut alokasi sisa anggaran Rp 69 miliar MK:
- Pembayaran gaji dan tunjangan Rp 45.097.925.059,-
- Tenaga PPNPN dan tenaga kontrak Rp 13.106.278.000,-
- Biaya langganan daya dan jasa Rp 9.832.694.164,-
- Tenaga outsourcing Rp 610.744.585,-
- Honararium perbantuan penyelenggaraan persidangan perkara PHP gubernur, bupati, dan wali kota Rp 400.000.000,-
Redaksi Energi Juang News