Hal tersebut berdasarkan hasil seleksi berkas PPPK Pengumuman Nomor:800.1.2.2/664/35.09.414/2025 yang ditandatangani Plt Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman pada 13 Februari 2025.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Jember, Mufid meminta, Dinas Pendidikan (Dispendik) segera mengambil langkah tegas.
"Dan di dalam seleksi (PPPK) harus berhati-hati, jangan sampai diulangi," ujarnya, Minggu (23/2/2025).
Menurutnya, munculnya video tak senonoh guru perempuan tersebut telah mencoreng dunia pendidikan.
Sebab dikhawatirkan akan dicontoh anak didiknya.
"Karena guru kan digugu (dipatuhi) dan ditiru, dan harus jadi teladan bagi murid-muridnya," papar Mufid.
Mufid menilai, adanya video tak senonoh guru menambah masalah dalam sistem pendidikan di Jember, di tengah pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
"Kebijakan pemerintah efisiensi dan sekarang ditambah adanya oknum guru," ujarnya.