“Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, juga tidak masalah. Namanya juga demokrasi,” tambah Pigai.
Salah satu alasan utama di balik usulan ini adalah hasil laporan The Democracy Index 2024 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam laporan tersebut, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan dalam kebebasan beragama.
Poin-Poin Utama dalam Usulan UU Kebebasan Beragama
Jika disahkan, UU Kebebasan Beragama ini akan memiliki beberapa poin utama, di antaranya:
- Hak Beragama untuk Semua – Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah dan keyakinannya tanpa intervensi negara atau kelompok tertentu.
- Perlindungan dari Diskriminasi – Larangan terhadap segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan.
- Jaminan Kebebasan Ibadah – Pemerintah harus memastikan kebebasan beribadah di tempat ibadah yang sah tanpa gangguan.
- Revisi Regulasi Lama – Evaluasi terhadap berbagai aturan yang dianggap membatasi kebebasan beragama.
Langkah Selanjutnya: Proses Legislasi dan Perdebatan Publik
Saat ini, usulan ini masih berada dalam tahap wacana dan akan dibahas lebih lanjut melalui forum legislatif serta dialog publik. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu panjang karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil.
Selain itu, Kementerian HAM juga mengusulkan beberapa revisi regulasi lain untuk meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia. Di antaranya adalah:
Revisi Peraturan Kapolri tentang ujaran kebencian