Pada 1898, sebuah preseden Mahkamah Agung menegaskan pembacaan hukum atas amandemen tersebut serta pengadilan modern belum menunjukkan keinginan untuk meninjau kembali keputusan soal ius soli ini.
Kendati begitu, sejumlah konservatif berpendapat bahwa frasa "tunduk pada yurisdiksi" AS dalam Amandemen ke-14 berarti bahwa kewarganegaraan hanya diberikan kepada orang-orang yang memang tunduk.
Imigran di AS, menurut mereka, tidak termasuk karena mereka tunduk pada yurisdiksi tanah air mereka.
Pengajuan banding ke Mahkamah Agung sendiri tidak secara langsung membahas konstitusionalitas kebijakan tersebut. Namun, lebih kepada agar mendapat izin untuk membatasi cakupan perintah pengadilan, yang telah memblokir keinginan Trump itu.
Pengajuan banding ke MA adalah permintaan yang signifikan karena jika MA setuju, maka Trump dapat menegakkan perintah eksekutifnya terhadap orang-orang yang tidak tercakup dalam gugatan hukum yang sedang berlangsung.
Mahkamah Agung kemungkinan akan memberikan tanggapan atas permintaan Trump ini dalam beberapa hari ke depan.
Redaksi Energi Juang News