Lebih lanjut, Puan menilai hukuman terhadap Edy dapat diperberat karena melakukan kekerasan seksual ketika menyandang status sebagai guru besar.
Dalam UU TPKS juga diatur adanya pemberat hukuman jika pelaku merupakan seorang tokoh pendidik. Saya harap hal ini juga menjadi pertimbangan dalam proses hukum kasus ini," tutur dia.
Sebelumnya, UGM juga telah membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin kepegawaian guna memproses Edy.
Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius menjelaskan pembentukan tim ini guna memproses pelanggaran disiplin kepegawaian menyangkut status Edy sebagai PNS.
Pemeriksaan pelanggaran disiplin kepegawaian ini lain halnya dengan pemeriksaan kasus kekerasan seksual oleh Komite Pemeriksa bentukan Satgas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM.
"Berbeda, kalau yang ini spesifik untuk disiplin kepegawaiannya," kata Andi Sandi saat ditemui di Balairung, UGM, Sleman, DIY, Selasa (8/4).
Redaksi Energi Juang