Dalam praktik internasional, kata Ardi, seperti yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pembatasan terhadap ekspresi dimungkinkan jika membahayakan ketertiban umum, keamanan, atau hak asasi pihak lain.
Lebih lanjut, Ardi menyoroti bahwa GSG Arcamanik merupakan fasilitas yang telah digunakan secara rutin untuk kegiatan peribadatan umat Katolik, dan bahkan dikelola oleh Keuskupan Bandung dengan orientasi inklusif bagi kepentingan warga sekitar.
Saat ini, PGAK Santa Odilia tengah mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar dapat secara resmi menggunakan GSG sebagai tempat ibadah permanen, seiring bertambahnya jumlah umat di kawasan tersebut.
Imparsial mendesak aparat keamanan, khususnya Polsek Arcamanik, untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah umat Katolik, serta memastikan tidak ada tindakan represif terhadap siapa pun yang menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai dan menghormati hak pihak lain.
Menurut Ardi, penyelesaian konflik berbasis intoleransi harus menggunakan pendekatan hak asasi manusia yang berpihak pada korban, dan ditopang nilai-nilai pluralisme serta toleransi substantif yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia.
“Kami mengecam segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan tindakan intoleransi, termasuk yang menghambat pelaksanaan ibadah umat Katolik di Arcamanik. Negara harus hadir menjamin hak kebebasan beragama secara setara bagi semua warga negara,” tegas Ardi.
Redaksi Energi Juang News