Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.
Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"Ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia," katanya, Rabu (30/4/2025).
Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.
Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.
Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.
"Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya," ungkapnya.