Menurut Danang, perusahaan sengaja tetap menggaji mereka sebagai alasan untuk tidak melakukan putus hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, buruh tidak akan mendapat pesangon jika mengundurkan diri dari pekerjaan mereka.
"Jadi teman-teman buruh ini digantung tanpa cantolan, dipegat tanpa layang (dicerai tanpa surat)," kata Danang.
FSP KEP Karanganyar pun telah mengadukan perkara tersebut ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disdagperinaker) Kabupaten Karanganyar. Namun perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan.
Akhirnya para buruh sepakat untuk menggugat perusahaan ke Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah.
"Sudah ada beberapa putusan," kata Danang.
Dalam putusannya, pengadilan menyatakan perusahaan melanggar Pasal 93 Ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SE Kemenaker RI Nomor: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja Dirumahkan.
Majelis hakim juga menyatakan putus hubungan kerja antara perusahaan dan penggugat karena perusahaan tidak membayar upah selama lebih dari tiga bulan berturut-turut.