Kondisi ini, kata dia, akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan yang ada dengan mencampurkan fungsi penegakan hukum dan fungsi pertahanan.
Surat perintah pengerahan ini juga semakin menguatkan dugaan masyarakat akan kembalinya dwifungsi TNI setelah UU TNI direvisi beberapa bulan lalu, bahkan salah satu pasal menambahkan Kejaksaan Agung sebagai salah satu institusi yang dapat diintervensi TNI.
"Catatan risalah sidang dan revisi yang menegaskan penambahan Kejaksaan Agung di dalam revisi UU TNI hanya khusus untuk Jampidmil, ternyata tidak dipatuhi surat perintah ini, karena jelas-jelas pengerahan pasukan bersifat umum untuk semua Kejati dan Kejari," kata dia.
Ardi mengungkapkan untuk membangun reformasi TNI yang lebih profesional dan jaksa sebagai salah satu pilar penegakan hukum, pihaknya mendesak Panglima TNI mencabut surat perintah tersebut dan mengembalikan peran TNI di ranah pertahanan.
"Kami juga mendesak DPR RI untuk mendesak Presiden (Presiden Prabowo Subianto) sebagai Kepala Pemerintah dan Menteri Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin) untuk memastikan pembatalan surat perintah tersebut, sebagai upaya menjaga tegaknya supremasi sipil dalam penegakan hukum di Indonesia yang menganut negara demokrasi konstitusional," ujar dia.
Redaksi Energi Juang News