Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Seksisme adalah bentuk ketidakadilan yang telah lama mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Ia muncul dalam berbagai wujud — dari prasangka, stereotip, hingga kebijakan dan tindakan diskriminatif — yang membedakan peran, hak, dan peluang antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Indonesia, seksisme tidak hanya hadir dalam ranah privat, tetapi juga menjangkau institusi pendidikan, ekonomi, dan bahkan pemerintahan. Fenomena ini secara sistematis menghambat perempuan untuk berdaya dan mencapai potensi penuh mereka.
Seksisme sering kali tidak disadari karena telah menjadi bagian dari norma sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Dalam buku Mengapa Perempuan Harus Berpendidikan?, Andiri Rizki Utami menjelaskan bahwa seksisme merupakan bentuk prasangka serta sikap dan perilaku diskriminatif yang berdasarkan pada jenis kelamin atau gender tertentu. Ia menekankan bahwa meskipun tidak selalu disertai niat jahat, seksisme tetap berdampak besar terhadap kehidupan perempuan. Pelakunya pun bisa saja tidak menyadari bahwa sikap atau ucapannya bersifat merendahkan dan memperkuat ketidaksetaraan.
Contoh Seksisme dalam Politik Kontemporer
Salah satu kasus yang baru-baru ini mencuat ke publik terjadi dalam Debat Pilkada 2024 di Banten. Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, mendapat kritik tajam atas pernyataannya yang dianggap merendahkan perempuan. Saat menanggapi pertanyaan mengenai tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Dimyati justru menyampaikan pendapat yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin. Ia mengatakan, “Jadi gubernur itu berat. Maka sebab itu laki-lakilah harus membantu memaksimalkan bagaimana Banten ini maju.” Tak berhenti di situ, ia juga menambahkan bahwa menyuruh perempuan bekerja terlalu keras sebagai pemimpin adalah bentuk ketidakadilan.
Pernyataan ini secara tidak langsung meremehkan kapasitas perempuan dan memperkuat stereotip lama bahwa perempuan tidak pantas memikul tanggung jawab besar di ranah publik. Hal ini menjadi ironi ketika perempuan Indonesia saat ini justru semakin banyak yang membuktikan kompetensinya dalam berbagai bidang, termasuk politik dan kepemimpinan.