“Banyak pesantren terancam kolaps karena tunggakan biaya dari alumni yang belum terbayar, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak jangka panjang terhadap akhlak santri. Jika santri terbiasa tidak memenuhi kewajibannya, maka nilai-nilai penghormatan terhadap tenaga pengajar dan lembaga pendidikan akan hilang. "Hal ini justru merusak karakter generasi penerus bangsa," tambahnya.
Ketua BMPS Bekasi, M. Syauqi, juga mengkritik keras kebijakan ini karena tidak melibatkan pihak swasta, khususnya pesantren, yang selama ini menjadi penopang utama sistem pendidikan di luar sekolah negeri.
“Negara hanya mampu menyediakan pendidikan gratis melalui sekolah negeri untuk sekitar 25-35 persen dari jumlah siswa. Sisanya ditopang oleh sekolah dan pesantren swasta,” paparnya.
Ia berharap melalui audiensi ini, DPRD Jawa Barat mendorong Gubernur untuk mengevaluasi kebijakan dan memberikan pengecualian bagi pesantren. “Solusi konkret sangat dibutuhkan agar pendidikan berbasis pesantren tetap eksis,” katanya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta seluruh kepala sekolah SD hingga SMA di Jawa Barat untuk menyerahkan ijazah siswa yang telah lulus tanpa menahan karena alasan tunggakan. Ia menyebut ijazah adalah hak siswa dan harus diberikan tanpa hambatan, sembari menjanjikan akan membentuk tim koordinasi untuk menyelesaikan masalah biaya pendidikan.
Redaksi Energi Juang News