• Kamis, 19 November 2026

Kriminalisasi Aktivis: Ancaman Nyata bagi Demokrasi di Bima

Photo Author
Ir, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 31 Mei 2025 | 14:40 WIB



Dalam hal ini, pemerintah daerah, khususnya Wakil Bupati, wajib menarik kembali pernyataan yang menyudutkan mahasiswa dan meminta maaf secara terbuka. Demikian pula Polres Bima harus segera membebaskan enam aktivis yang ditahan tanpa syarat, serta menghentikan seluruh proses hukum yang tidak berdasar. Langkah ini bukan untuk melemahkan hukum, melainkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan keadilan.





Lebih jauh, Kapolri dan Kapolda NTB juga harus mengevaluasi kinerja aparat di daerah agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang. Reformasi sektor keamanan yang sudah berlangsung selama dua dekade harus terus dijaga dan dikawal agar aparat tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan benar-benar pelindung rakyat.





Kita harus sadar, demokrasi tidak bisa dirawat dengan intimidasi dan kekerasan. Demokrasi hanya akan tumbuh subur jika kritik diberi ruang, suara rakyat didengar, dan aktivisme dijadikan mitra, bukan musuh. Jika tindakan seperti ini terus terjadi, maka kita sedang menggali lubang untuk masa depan yang otoriter dan penuh ketakutan.





Maka, hari ini kita harus bersikap. Diam dalam situasi seperti ini bukanlah netralitas, melainkan keberpihakan pada ketidakadilan. Kriminalisasi terhadap aktivis bukan hanya penghinaan terhadap gerakan mahasiswa, tapi juga penghinaan terhadap demokrasi itu sendiri.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: Ir

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X