Instruksi pengunduran diri tersebut dikirim secara resmi oleh Sekretaris Eksekutif pada 21 Mei 2025, dan ditujukan kepada seluruh pimpinan non-ex-officio dan CEO. Mereka diminta mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara. Sementara itu, para anggota dewan dan pejabat lain yang ditunjuk diminta menyerahkan pengunduran diri ke Komisi Tata Kelola (GCG).
Hingga pekan terakhir Mei 2025, setidaknya 13 pejabat tinggi BUMN Filipina telah mengundurkan diri sebagai tanggapan atas arahan tersebut.
Presiden Marcos dalam pernyataannya menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya serius untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Ini bukan rutinitas birokrasi biasa. Rakyat telah bersuara dan mereka menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar janji atau alasan,” kata Bongbong Marcos, seperti dilansir GMA News.
Dengan langkah berani ini, Filipina kini berada di titik balik penting dalam reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan milik negara. Masyarakat menanti apakah perombakan ini akan membawa dampak positif dan konkret terhadap pelayanan publik serta akuntabilitas pemerintah.
Redaksi Energi Juang News