"Ini bukti bahwa kita hidup di negara demokrasi. Semua warga berhak menyuarakan kritik dan berpartisipasi dalam proses politik," tambah Mahfud.
Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI pada 26 Mei 2025. Dalam surat tersebut, empat jenderal purnawirawan turut membubuhkan tanda tangan, yaitu Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Forum ini menyoroti proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang mereka anggap bermasalah secara hukum. Proses pencalonan itu didasarkan pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diputuskan oleh Anwar Usman, paman Gibran.
Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan TNI juga mempertanyakan kepatutan dan kelayakan Gibran untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Mereka menilai pengalaman Gibran terbatas, hanya dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo. Latar belakang pendidikannya yang diragukan juga dinilai tidak cukup memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
"Menempatkan seseorang dengan pengalaman yang sangat minim pada posisi Wakil Presiden adalah sesuatu yang kurang bijak," demikian kutipan dalam surat tersebut.
Redaksi Energi Juang News