Namun, Kemendagri menolak pengakuan ini dengan dalih bahwa hasil konfirmasi koordinat tidak menunjukkan posisi yang sesuai. Logika ini sangat sempit dan tidak mempertimbangkan bahwa nomenklatur lokal bisa berubah seiring waktu, terutama dalam konteks Aceh yang memiliki bahasa dan sistem penamaan tersendiri. Ketika Kemendagri hanya bersandar pada data koordinat tanpa memahami konteks kultural dan historis di balik nama-nama tersebut, maka yang terjadi bukan penyelesaian masalah, melainkan reproduksi ketidakadilan.
Mengabaikan Otonomi Khusus Aceh
Khusus untuk Aceh, perlakuan semacam ini sangat problematik. Pasca-pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006, Aceh memiliki hak otonomi yang lebih luas dibandingkan provinsi lain. Salah satu aspek penting dari otonomi ini adalah kewenangan untuk mengelola wilayah administratif dan sumber daya alam di sekitarnya, termasuk wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Dengan mengabaikan klaim dan data yang telah diajukan Pemerintah Aceh sejak tahun 2008, Kemendagri tidak hanya melanggar semangat otonomi khusus, tetapi juga memperlihatkan inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika wilayah yang secara historis dan administratif sudah dikelola Aceh tiba-tiba ditetapkan masuk ke provinsi lain hanya berdasarkan klaim geografis sepihak, maka kepercayaan daerah terhadap komitmen pusat dalam menjaga otonomi dan integritas wilayah akan terkikis.
Risiko Politik dan Sosial
Dampak dari kebijakan seperti ini tidak bisa diremehkan. Sengketa tapal batas, apalagi yang menyangkut sumber daya strategis seperti wilayah laut dan pulau-pulau kecil, bisa menimbulkan konflik berkepanjangan. Di tingkat akar rumput, masyarakat lokal bisa merasa kehilangan identitas dan hak-haknya atas wilayah yang selama ini mereka kelola dan jaga. Sementara itu, di tingkat elite, keputusan ini dapat dijadikan komoditas politik yang berpotensi meningkatkan ketegangan antarprovinsi.
Lebih jauh, dalam konteks Aceh yang memiliki sejarah panjang konflik dan sensitivitas politik, pendekatan administratif kaku tanpa dialog dapat memicu sentimen anti-pusat yang selama ini coba diredam pascarekonsiliasi. Ketika pusat gagal bersikap adil dan menghormati kontribusi daerah dalam proses penataan wilayah, maka benih-benih ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat akan tumbuh kembali.
Kebutuhan Akan Proses Mediasi dan Revisi Kebijakan