Desakan Pengungkapan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat dan Penolakan Politisasi Sejarah
“Desakan ini muncul atas dasar kegagalan negara yang terus berlarut-larut dalam menyelesaikan pengungkapan kebenaran dari 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang hingga kini belum memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka,” ujar mereka.
Lewat pernyataan sikap itu, Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda menolak adanya politisasi sejarah, terlebih dengan hanya menuliskan sejarah yang dianggap positif dan
mendukung agenda kekuasaan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo yang berkorelasi erat dengan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Dukungan kepada AKSI dan Penolakan Narasi Sejarah Tunggal di Era Presiden Prabowo
Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda juga menyatakan dukungan penuh kepada Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) atas sikap tegasnya yang menolak upaya pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan narasi sejarah tunggal.
"Meskipun pahit dan sulit untuk dihadapi, sejarah tersebut tetap harus diakui sebagai bagian penting yang membentuk perjalanan bangsa, sekaligus menjadi pengingat agar kekerasan kelam masa lalu tidak kembali terulang apalagi diwariskan menjadi warisan buruk dari satu generasi ke generasi berikutnya,"pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News