“Berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ditemukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilaporkan,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers pada Kamis, 22 Mei 2025.
Bareskrim juga mengungkapkan bahwa dokumen asli ijazah Jokowi telah diperiksa secara forensik dan dibandingkan dengan dokumen milik rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semua dokumen identik dan berasal dari sumber yang sah.
Tim penyidik telah memeriksa total 39 saksi, termasuk empat orang dari pihak TPUA. Namun, Eggi Sudjana, yang menjadi pelapor, dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.
Menanggapi desakan TPUA, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menilai bahwa permintaan untuk membuka kembali gelar perkara justru terkesan memaksakan dan merupakan upaya kriminalisasi.
"Kalau perkara sudah dinyatakan tidak mengandung unsur pidana, maka penyidikan tidak bisa dilanjutkan. Ini seperti melaporkan pencurian, tapi tidak ada barang yang hilang," jelas Yakup dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Minggu, 15 Juni 2025.
Yakup juga menanggapi narasi-narasi baru yang muncul terkait skripsi, KKN, dan dosen pembimbing Jokowi. Ia menegaskan bahwa semua isu tersebut telah diperiksa secara lengkap oleh Bareskrim.
"Semua sudah diverifikasi dan dikonfirmasi. Tidak ada alasan untuk membuka kasus ini lagi," tegas Yakup.
Dengan hasil penyelidikan yang menyeluruh dan tidak ditemukannya tindak pidana, tim kuasa hukum meminta agar polemik terkait ijazah Jokowi dihentikan.