“Penegakan hukum terhadap setiap bentuk pungli, suap, atau jual-beli kursi yang merusak integritas sistem pendidikan nasional juga harus diberlakukan,” imbuh Cucu Bung Karno tersebut.
Pemerintah juga diminta untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi konsentrasi sekolah unggulan hanya di titik-titik tertentu.
“Hak anak untuk bersekolah bukanlah hak istimewa, itu hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara. Tidak ada alasan bagi negara untuk gagal menyelenggarakan proses masuk sekolah dengan transparan, manusiawi, dan adil,” ujar Puan.
Redaksi Energi Juang News