• Kamis, 19 November 2026

Membongkar Cacat Hukum Keppres 79/TPA: Telaah Kritis atas Pengangkatan Sekjen DPD dan Telegram Kapolri

Photo Author
Ir, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 19 Juni 2025 | 21:58 WIB


Konsep cacat hukum dalam kajian ilmu hukum tidak sekadar merujuk pada kesalahan teknis atau administratif dalam suatu tindakan atau produk hukum, tetapi merupakan indikasi yuridis bahwa suatu norma atau keputusan telah menyimpang secara serius dari prinsip legalitas, keabsahan, dan kepatuhan terhadap hierarki hukum yang berlaku. Dalam terminologi ilmu hukum, cacat hukum menggambarkan keadaan di mana suatu tindakan hukum (misalnya penetapan, keputusan, perjanjian, atau peraturan) mengandung unsur ketidaksesuaian terhadap kaidah hukum yang mengaturnya, baik dari aspek formil (prosedural) maupun materiil (substantif). Cacat formil terjadi ketika suatu tindakan hukum dilakukan tanpa mengikuti prosedur atau mekanisme hukum yang telah ditentukan secara tegas, seperti tidak adanya kewenangan pejabat yang menetapkan, tidak dilakukan konsultasi publik yang diwajibkan, atau tidak melalui seleksi terbuka dalam konteks pengangkatan pejabat publik. Sedangkan cacat materiil terjadi ketika substansi isi dari suatu tindakan hukum bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), atau prinsip konstitusional, misalnya tindakan yang diskriminatif, tidak proporsional, atau melanggar asas keadilan dan akuntabilitas.


Dalam konteks negara hukum (rechtstaat), keberadaan cacat hukum merupakan ancaman terhadap validitas dan legitimasi tindakan hukum itu sendiri, karena prinsip dasar dalam teori hukum menyatakan bahwa setiap norma atau tindakan hukum harus lahir dari sumber hukum yang sah, dibuat dengan prosedur yang benar, dan memuat muatan yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Teori Stufenbau der Rechtsordnung dari Hans Kelsen, misalnya, menegaskan bahwa keabsahan suatu norma hukum tergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam sistem hierarki hukum. Dengan demikian, suatu keputusan atau peraturan yang cacat secara hukum dapat dianggap batal demi hukum (van rechtswege nietig), dapat dibatalkan oleh pengadilan administrasi atau Mahkamah Konstitusi, atau setidaknya memiliki legitimasi yang cacat secara konstitusional.


Implikasi dari suatu tindakan yang cacat hukum sangat serius. Di satu sisi, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak-pihak yang terdampak. Di sisi lain, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan pengujian hukum (legal review) baik dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pengujian peraturan ke Mahkamah Agung, maupun pengujian konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, konsep cacat hukum sering digunakan untuk membatalkan produk hukum seperti keputusan pengangkatan jabatan publik, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga kontrak yang dibuat oleh pejabat negara, ketika terbukti melanggar norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, memahami dan mengidentifikasi cacat hukum bukan hanya merupakan persoalan akademik, tetapi juga alat kontrol normatif untuk menjaga agar setiap penyelenggaraan kekuasaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika publik, dan konstitusi.


Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Sekjen DPD RI) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79/TPA Tahun 2025 menimbulkan persoalan yuridis yang sangat serius, tidak hanya dalam dimensi administratif, tetapi juga secara konstitusional. Keppres ini patut dicermati secara kritis melalui perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena menyangkut relasi kekuasaan antara eksekutif dan lembaga legislatif serta kredibilitas sistem merit dalam pengisian jabatan publik. Secara hukum positif, jabatan Sekjen DPD termasuk dalam kategori Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mewajibkan pengisiannya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang objektif, adil, kompetitif, dan bebas dari intervensi politik.


Lebih lanjut, Pasal 108 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengisian JPT Madya harus melalui seleksi terbuka dan kompetitif, dengan tahapan yang melibatkan panitia seleksi independen dan Komisi ASN sebagai pengawas integritas proses tersebut. Artinya, pengangkatan langsung oleh Presiden tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka tidak hanya bertentangan dengan prinsip legalitas administratif, tetapi juga melemahkan asas fundamental dalam reformasi birokrasi, yakni sistem merit dan profesionalitas ASN. Dengan menunjuk seorang jenderal polisi, baik yang masih aktif maupun purnawirawan, yang tidak memiliki status sebagai ASN aktif, dan tidak pernah mengikuti proses seleksi terbuka sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan, maka Keppres 79/TPA mengidap cacat hukum ganda, yakni cacat formil (dari segi prosedur pengangkatan) dan cacat materiil (dari segi kelayakan dan syarat hukum substantif).


Cacat formil muncul karena Keppres tersebut secara nyata melewati sistem seleksi dan tahapan administrasi yang semestinya menjadi syarat mutlak bagi setiap pengangkatan pejabat JPT Madya. Sedangkan cacat materiil muncul karena pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi kriteria dasar ASN aktif sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih buruk lagi, pengangkatan ini tidak hanya menabrak norma-norma hukum administrasi kepegawaian, tetapi juga merusak sistem pemisahan antara institusi bersenjata dan sipil, serta mengganggu independensi kelembagaan DPD RI sebagai institusi legislatif yang seharusnya steril dari pengaruh unsur kepolisian atau militer. Dengan demikian, Keppres 79/TPA tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga mengancam tatanan konstitusional dan prinsip demokrasi dalam pengelolaan birokrasi publik.


Kecurigaan atas cacat prosedural dalam pengangkatan Sekretaris Jenderal DPD RI melalui Keppres 79/TPA Tahun 2025 semakin diperkuat dengan diterbitkannya Telegram Kapolri Nomor ST/488/III/KEP./2025 sampai ST/493/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025. Rangkaian telegram ini merupakan instrumen internal Polri yang digunakan untuk melakukan rotasi dan reposisi sejumlah perwira tinggi, yang dalam praktiknya sering kali dimaknai sebagai langkah antisipatif dan justifikasi institusional terhadap penempatan anggota kepolisian pada jabatan sipil strategis di luar struktur Polri. Secara substansi, telegram tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa pengangkatan Jenderal Polisi baik yang masih aktif maupun purnawirawan sebagai Sekjen DPD RI tidak berdiri sendiri sebagai tindakan administratif presiden, melainkan merupakan bagian dari skema koordinatif antara lembaga kepolisian dan eksekutif, yang berpotensi melanggar batas yurisdiksi kelembagaan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis.


Secara historis dan normatif, praktik penempatan personel Polri di jabatan sipil strategis telah lama menuai kritik keras dari kalangan akademisi, lembaga pengawas birokrasi, dan masyarakat sipil. Fenomena ini dikenal sebagai bentuk polrisasi birokrasi sipil, yakni infiltrasi kekuatan kepolisian ke dalam sistem administrasi sipil negara secara sistematis dan struktural. Model pengaruh ini tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi pascareformasi 1998, tetapi juga mencederai prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis meritokrasi. Netralitas ASN secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik dan pengaruh institusi bersenjata, serta wajib diseleksi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif.












Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: Ir

Tags

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X