“MK seakan-akan mengambil alih peran legislator dalam menentukan skema pemilu. Ini jelas melewati batas,” kata Lestari.
MK memutuskan pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dipisahkan dari pemilu daerah. Jeda waktunya minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan.
Putusan ini menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Kritik Terhadap Pergeseran Jadwal Pemilu Daerah.
NasDem juga menyebut bahwa jika pemilu daerah dipindahkan ke waktu berbeda dari pemilu nasional, maka pelaksanaan lima tahunan sebagaimana dimandatkan konstitusi otomatis terganggu.
Partai tersebut menekankan pentingnya menjaga integritas sistem pemilu serentak yang telah berjalan sejak 2019. Menurut mereka, skema pemilu serentak lebih sesuai dengan semangat efisiensi dan konsistensi demokrasi.
Redaksi Energi Juang News