• Kamis, 19 November 2026

NasDem Tegas Tolak Pemisahan Pemilu: Langgar UUD 1945 dan Tak Konstitusional

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 1 Juli 2025 | 12:00 WIB



“MK seakan-akan mengambil alih peran legislator dalam menentukan skema pemilu. Ini jelas melewati batas,” kata Lestari.





MK memutuskan pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dipisahkan dari pemilu daerah. Jeda waktunya minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan.





Putusan ini menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.





Kritik Terhadap Pergeseran Jadwal Pemilu Daerah.
NasDem juga menyebut bahwa jika pemilu daerah dipindahkan ke waktu berbeda dari pemilu nasional, maka pelaksanaan lima tahunan sebagaimana dimandatkan konstitusi otomatis terganggu.





Partai tersebut menekankan pentingnya menjaga integritas sistem pemilu serentak yang telah berjalan sejak 2019. Menurut mereka, skema pemilu serentak lebih sesuai dengan semangat efisiensi dan konsistensi demokrasi.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X