• Kamis, 19 November 2026

Jakarta dan Banjir yang Tak Pernah Diurus Secara Tuntas

Photo Author
Ir, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 8 Juli 2025 | 13:33 WIB


Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)





Energi Juang News, Jakarta-Hujan deras kembali membanjiri Jakarta. Genangan muncul di banyak titik, jalanan macet total, rumah-rumah warga terendam, dan aktivitas lumpuh. Pemandangan semacam ini seolah menjadi rutinitas tahunan. Setiap kali musim hujan tiba, kita diingatkan bahwa banjir di Jakarta bukan hanya belum selesai, tapi mungkin tidak pernah benar-benar dikelola secara serius.





Jakarta bukan kota yang miskin solusi. Berbagai upaya telah dilakukan—mulai dari pembangunan waduk, pengerukan sungai, pembangunan sumur resapan, hingga proyek normalisasi maupun naturalisasi sungai. Namun, hasilnya belum signifikan. Banjir tetap hadir, bahkan cenderung semakin meluas. Dalam kondisi ini, pertanyaan mendasar pun mencuat: mengapa banjir Jakarta selalu berulang, dan mengapa pemerintah terkesan gagap dalam menanganinya?





Masalah utamanya bukan hanya pada curah hujan tinggi atau naiknya permukaan air laut. Persoalan banjir Jakarta adalah potret dari kegagalan tata kelola ruang yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Alih fungsi lahan yang masif, menyusutnya daerah resapan air, lemahnya koordinasi lintas daerah, dan pendekatan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan menjadi faktor utama.





Menurut data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, luas ruang terbuka hijau (RTH) saat ini baru mencapai sekitar 9,9 persen dari total luas wilayah Jakarta. Jauh di bawah amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan minimal 30 persen. Artinya, Jakarta kekurangan paru-paru kota yang berfungsi menyerap air hujan secara alami. Di sisi lain, pembangunan properti terus dipacu tanpa kontrol ketat terhadap daya dukung lingkungan.





Masalah banjir juga tak bisa dilepaskan dari dimensi politik dan sosial. Dalam banyak kasus, warga miskin yang tinggal di bantaran sungai atau wilayah cekungan menjadi korban utama: terendam, digusur, dan sering kali disalahkan. Pemerintah justru lebih cepat merespons ketika banjir menggenangi kawasan bisnis atau perumahan elite. Ada ketimpangan dalam penanganan yang menunjukkan bahwa banjir bukan hanya soal air, melainkan soal keadilan ruang.





Kebijakan pengendalian banjir selama ini cenderung bersifat teknokratis—berpijak pada pendekatan proyek fisik semata. Padahal, yang dibutuhkan adalah pendekatan ekologis dan sosial yang holistik. Masyarakat harus dilibatkan sejak perencanaan, bukan hanya dijadikan objek. Skema seperti community-based disaster management (CBDM) dapat menjadi pendekatan alternatif yang lebih partisipatif.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Ir

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X