• Kamis, 19 November 2026

Membeli 50 Pesawat demi Insentif Pajak: Di Mana Arah Kedaulatan Ekonomi Kita?

Photo Author
Ir, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 18 Juli 2025 | 16:34 WIB


Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)





Energi Juang News, Jakarta-Sekitar satu dekade yang lalu, wacana tentang kemandirian ekonomi nasional menjadi tema sentral dalam banyak pidato pejabat publik. Kita diminta berdiri di atas kaki sendiri, membangun industri nasional, dan tidak terus-menerus menggantungkan diri pada kekuatan luar. Namun, kenyataan politik dan ekonomi global hari ini tampaknya berbicara lain.





Belum lama ini, pemerintah Indonesia menyepakati perjanjian kerja sama perpajakan dengan Amerika Serikat. Dalam detailnya, kesepakatan itu disertai dengan kewajiban pembelian 50 unit pesawat buatan perusahaan AS. Pembenaran yang diberikan cukup standar: peningkatan kerja sama ekonomi, insentif fiskal, dan peluang investasi. Namun, alih-alih menjadi kabar baik, perjanjian ini memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban.





Transaksi Diplomatik atau Konsesi Terselubung?
Secara normatif, kerja sama bilateral memang sering disertai dengan paket-paket ekonomi. Tapi ketika perjanjian perpajakan yang idealnya bersifat teknis dan administratif dijadikan pintu masuk untuk transaksi besar pembelian alat transportasi udara, muncul kekhawatiran bahwa logika kebijakannya telah digeser. Bukankah ini lebih menyerupai barter berskala negara?





Ketika pajak dikaitkan dengan belanja modal, maka batas antara kerja sama dan konsesi menjadi kabur. Pemerintah memang tidak menyebutnya sebagai tekanan. Namun, dalam praktik hubungan internasional, kekuatan ekonomi negara besar sering tampil dalam bentuk “soft coercion” dorongan halus, tapi berdampak kuat.





Beban Fiskal yang Luput Dibahas
Satu unit pesawat komersial setara dengan ratusan miliar rupiah, belum termasuk biaya pelatihan, perawatan, suku cadang, dan infrastruktur pendukung. Dengan kata lain, 50 pesawat bukan sekadar angka; ia adalah beban anggaran yang nyata. Apalagi jika pembelian dilakukan tanpa urgensi yang jelas dari maskapai nasional atau strategi jangka panjang dari sektor pertahanan dan logistik negara.





Sementara itu, ruang fiskal Indonesia masih ketat. Rasio pajak terhadap PDB kita tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara. Dana publik masih sangat dibutuhkan untuk sektor vital seperti pangan, pendidikan dasar, mitigasi bencana, dan pengembangan energi bersih. Di tengah kondisi ini, memborong pesawat buatan asing tampak tidak selaras dengan kebutuhan prioritas nasional.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Ir

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X