Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia, sistem hukum idealnya mampu mencerminkan keberagaman sosial dan budaya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah relasi antara hukum negara dan hukum adat. Keduanya kerap kali tidak berjalan seiring, bahkan saling bertabrakan dalam praktik di lapangan.
Hukum negara hadir dengan struktur yang formal, sentralistik, dan seragam. Sementara itu, hukum adat bersifat lokal, kontekstual, dan lahir dari praktik sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Ketegangan antara keduanya menjadi persoalan yang terus mengemuka, terutama dalam konflik agraria dan kriminalisasi masyarakat adat.
Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (2). Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.
Namun, pengakuan secara normatif ini belum sejalan dengan implementasi di lapangan. Banyak komunitas adat yang masih belum diakui secara administratif, sehingga hukum adat yang mereka jalankan dianggap tidak sah. Dalam sejumlah kasus, masyarakat adat bahkan dikriminalisasi ketika mempertahankan wilayah atau menyelesaikan sengketa secara adat.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya memberikan ruang yang adil bagi hukum adat. Negara cenderung menempatkan hukum adat sebagai subordinat, bukan sebagai entitas hukum yang setara.
Permasalahan ini bukan soal memilih antara hukum negara atau hukum adat. Keduanya memiliki nilai dan peran yang penting dalam menciptakan rasa keadilan. Yang diperlukan adalah kerangka koeksistensi yang saling memperkuat.