Energi Juang News, Jakarta- Beberapa partai menonaktifkan anggotanya di DPR RI baru-baru ini. Langkah itu diambil sebagai tindak lanjut dari demonstrasi rakyat di berbagai daerah.
Para anggota DPR itu dinilai bersikap dan menyampaikan pernyataan yang menyakiti rakyat.
Namun, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan tidak ada nonaktif untuk anggota DPR.
Hal itu sudah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kalau pun ada, kondisinya sangat sangat spesifik.
Pasal 144 UU MD3 menyebutkan bahwa pimpinan DPR dapat menonaktifkan sementara pimpinan dan/atau anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sedang diadukan dan pengaduannya dinyatakan memenuhi syarat serta lengkap untuk diproses," jelas Titi, Senin (1/9).
"Jadi, konteks nonaktif dalam UU MD3 itu hanya berlaku pada posisi pimpinan atau anggota MKD, bukan pada anggota DPR secara umum," tambah dia.
Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR juga menegaskan hal yang sama. Pengaturan nonaktif hanya sebatas pada pimpinan/anggota MKD yang diadukan. Karena itu, kata Titi, status anggota DPR hanya bisa berubah melalui PAW [Pergantian Antar Waktu] sesuai Pasal 239 UU MD3, yang prosesnya melibatkan usulan partai, Pimpinan DPR, dan penetapan Presiden.