Energi Juang News, Jakarta 5 September 2025– Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tekstil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertekstilan sebagai payung hukum yang dibutuhkan dalam revitalisasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional.
Industri TPT merupakan sektor strategis nasional yang tidak hanya menjadi tulang punggung manufaktur, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, ekspor non-migas, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (sandang).
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto menyesalkan fakta bahwa hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki regulasi khusus berupa undang-undang yang secara komprehensif mengatur tata kelola industri TPT dari hulu hingga ke hilir.
“Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki industri TPT lengkap dan terintegrasi dari serat, benang, kain, hingga garmen. Kontribusinya terhadap perekonomian negara juga jelas dan terukur. Karena itu, dibutuhkan payung hukum yang jelas untuk memastikan keberlanjutan, penguatan daya saing, serta perlindungan kepentingan pelaku usaha dan pekerja,” ujar Agus dalam keterangannya (5/9).
Lebih lanjut Agus juga mengatakan bahwa ketiadaan UU Pertekstilan telah menimbulkan tumpang tindih aturan antar kementerian yang sering kali merugikan pelaku industri. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta arah pembangunan industri TPT yang berkelanjutan.
KAHMI Tekstil juga mengecam pernyataan Martin Manurung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yang merupakan kader Partai Nasdem, dalam rapat pembahasan RUU Pertekstilan bersama Badan Keahlian DPR RI pada Rabu (3/9) kemarin. Pernyataan Martin dinilai sebagai bentuk strawman fallacy yang menyederhanakan urgensi pembangunan industri TPT hanya sebatas pembentukan lembaga atau badan pertekstilan.
“Padahal, esensi dari RUU Pertekstilan adalah memberikan kerangka hukum yang mengatur keseluruhan ekosistem industri TPT, mulai dari pelaku usaha, pekerja, investasi, riset dan inovasi, perlindungan konsumen, hingga iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Martin Manurung membuat penggiringan opini publik yang menyesatkan masyarakat” tegas Agus.