• Kamis, 19 November 2026

Pembatasan Akses Terhadap Dokumen Capres Adalah Kemunduran Demokrasi

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 16 September 2025 | 17:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta– Polemik mencuat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan membatasi akses publik terhadap dokumen penting calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah.





Pengamat politik Jerry Massie menduga kebijakan itu bukan kebetulan, melainkan ada tujuan tersembunyi di baliknya.





“Ada kemungkinan aturan ini dibuat untuk melindungi figur tertentu,” ujar Jerry kepada wartawan, Senin (15/9).





Ia menilai kebijakan ini berpotensi meloloskan kandidat dengan ijazah yang diragukan keasliannya.





“Jika hanya KPU yang tahu, bagaimana publik bisa ikut mengawasi?” tegasnya.





Menurut Jerry, keterbatasan akses dokumen ini bukan sekadar masalah teknis, tapi persoalan keterbukaan informasi publik.





Ia menegaskan kebijakan ini bisa melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X