• Mendesak pengesahan RUU Transportasi Online: para driver ojol mendesak adanya regulasi lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum lebih tinggi yang memayungi mereka.
• Meminta potongan aplikator maksimal 10%: saat ini aplikator (platform seperti Gojek, Grab, dll) memotong tarif yang cukup besar dari pengemudi. Para driver menuntut agar potongan tersebut ditetapkan maksimal 10% agar lebih adil bagi pengemudi.
• Menuntut adanya regulasi tarif pengantaran barang dan makanan: pengiriman barang/makanan punya risiko dan biaya yang berbeda dibanding antar penumpang, pengemudi ojol ingin adanya regulasi khusus agar tarifnya lebih manusiawi.
• Menuntut adanya audit investigatif potongan 5%: para driver ojol menginginkan adanya audit yang menyeluruh dan transparan terhadap bagaimana aplikator melakukan pemotongan/pengambilan komisi, agar bisa diketahui apakah aplikator menjalankan regulasi dengan benar.
• Menuntut penghapusan program yang merugikan driver: menuntut penghapusan program-program aplikasi yang dianggap merugikan karena terkadang menekan penghasilan driver atau membuat persaingan tidak adil antar driver, seperti "aceng", "slot", "multi order", dan "member berbayar".
• Memberhentikan Menteri Perhubungan: mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang dinilai pro aplikator.
• Mendesak Kapolri mengusut tuntas kasus tewasnya dua ojol: para pengemudi ojol juga meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya dua pengemudi ojol, yaitu Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansah di Makassar, saat kericuhan aksi demo Agustus lalu.
Redaksi Energi Juang News