Dampak deforestasi tersebut memperparah emisi karbon, bertentangan dengan janji pemerintah mengatasi krisis iklim.
Kampanye Pusaka, Yokbeth Felle, menyebut masyarakat adat hanya diberi kompensasi Rp300 ribu per hektare. Angka ini sangat kecil dibanding nilai sosial, budaya, dan ekologis tanah Papua.
Lebih jauh, sejumlah perusahaan pengelola PSN diduga terkait pengusaha sawit besar Martias Fangiono dan Martua Sitorus. Konsesi mereka kini meluas hingga ratusan ribu hektare di Papua.
Pusaka mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan izin pelepasan hutan skala luas. Menurut mereka, PSN Merauke hanya menjadi ladang bisnis segelintir korporasi dengan mengorbankan rakyat adat Papua.
Energi Juang News