Roni bilang, pemerintah harus secara proaktif terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh pihak ketiga yang independen dan dipercaya oleh kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan permanen yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
“Secara konsisten dan bermakna menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) untuk semua operasi saat ini dan di masa depan yang berpotensi berdampak pada masyarakat adat, bukan hanya sebagai formalitas prosedural tetapi sebagai prasyarat fundamental untuk beroperasi,” kata Roni.
Redaksi Energi Juang News