Dia menyinggung belasan juta suara hilang karena adanya aturan ambang batas tersebut. Menurutnya belasan juta suara rakyat yang hilang merupakan kejahatan representasi pelanggaran atas kedaulatan rakyat.
"Sayangin suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI. Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi," ucapnya.
"Tidak terwakilinya 17 juta tersebut suara rakyat di DPR RI bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern. Jika PT 4 persen masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman?" lanjutnya.
OSO mengatakan kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas. Dia menyinggung prinsip demokrasi di mana tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah.
"Secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam prinsip demokrasi, tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah teori Robert Dewey dalam political chief," jelasnya.
Lebih lanjut, OSO mengatakan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat menargetkan parliamentary threshold nol persen. Dalam waktu dekat, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat akan membahas hal tersebut.
"Kita harus sesuaikan dengan sesuai mekanisme tentang undang-undang pemilu yang sebenarnya. Kan kita punya undang-undang pemilu. Jangan dilanggar. Karena itu telah sah secara hukum. Dan harus dimaknai berdasarkan hati nurani," kata OSO.
"PT-nya 0 persen. Ya kami, ya maaf ya, kalau disuruh ngumpulkan bersama-sama ini dengan persatuan ini, ya Insyaallah kami akan berkumpul," imbuhnya.