Di sisi lain, seriusnya tantangan media diperlihatkan ketika media yang dipercaya publik seperti TVRI berhasil meraih skor kepercayaan 61 persen menurut riset Reuters 2024.
Namun kepercayaan itu mesti terus dipertahankan, bukan dijadikan legitimasi bahwa kontrol terhadap media telah “aman.”
Bahaya utama dari konstruksi isu oleh pemerintah adalah melemahnya fungsi kritis media. Media bisa berubah menjadi alat legitimasi kebijakan, bukan jembatan dialog. Publik yang hanya mendapat narasi tunggal akan sulit mengembangkan pandangan kritis. Polarisasi semakin mudah muncul ketika isu dikemas dalam kerangka “kami vs mereka.” Ditambah lagi, bila regulasi seperti Undang-Undang ITE atau revisi undang-undang penyiaran yang berpotensi membatasi jurnalisme investigatif ikut dipakai sebagai instrumen kontrol, maka ruang demokrasi akan semakin menyempit.
Untuk menghadapi tantangan ini, dua langkah penting harus dilakukan. Pertama, media harus menjunjung independensi dan resistensi terhadap tekanan politik maupun ekonomi. Penguatan jurnalisme investigasi perlu menjadi prioritas. Kedua, masyarakat harus diberi alat literasi media agar bisa membaca berita secara kritis: memahami framing, menelusuri sumber, dan membandingkan berbagai sudut pandang. Dengan demikian, konstruksi isu tidak menjadi dominasi tunggal, melainkan bagian dari dialog terbuka yang sehat.
Konstruksi isu memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena setiap media pada dasarnya memilih sudut pandang tetapi ketika konstruksinya dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, maka risiko terbesar adalah hilangnya suara kritis dalam ruang publik. Media seharusnya menjadi penyeimbang, bukan sekadar pengeras suara politik. Demi demokrasi yang kuat, kita semua memiliki peran: media yang berani dan publik yang sadar.