• Kamis, 19 November 2026

Besarnya Peranan Militer di Pemerintahan Picu Disrupsi Demokrasi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 26 September 2025 | 10:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Peranan militer yang terlalu besar di pemerintahan sipil bisa menjadi awal terjadinya disrupsi demokrasi.





Demikian dinyatakan Pengamat Politik dan Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka Insan Praditya Anugrah.





Insan melanjutkan, kondisi seperti itu bisa terjadi di Indonesia. Sebab akhir-akhir ini banyak aktivitas militer yang dilibatkan pada urusan selain perang.





Insan Praditya Anugrah pun mengingatkan agar supremasi sipil sebagai esensi demokrasi Indonesia tetap harus dijaga.





“Supremasi sipil tak sekadar penyelenggaraan negara yang secara formal diemban oleh sipil. Namun, supremasi sipil juga harus berupa penjaminan masyarakat untuk bebas dari kekerasan, pembatasan, dan kontrol atas aktivisme serta protes terhadap pemegang kekuasaan,” kata Insan, Kamis 25 September 2025.





Insan mengatakan, militer sudah seharusnya bersikap profesional dan tidak mengurusi hal di luar selain pertahanan. “Namun, dalam beberapa waktu terakhir, militer diberi kesempatan untuk mengawasi aktivitas masyarakat umum, ” kata Insan.





Insan melihat, bahwa institusi birokrasi sipil saat ini dilanda krisis kepercayaan. Sejak sekitar 2019 tampak terjadi krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi sipil negara yang dianggap lemah, korup dan tidak efektif. Birokrasi sipil bahkan seringkali kurang dapat dipercaya karena inefisiensi waktu kerja dan praktik korupsi anggaran.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X