"Sejak diluncurkan pada awal 2025, MBG gagal memenuhi komitmen gizi dan memicu kasus keracunan massal. Akibatnya, hak dasar masyarakat atas pangan yang aman dan berkualitas dilanggar," bebernya.
LBH Bandung pun menyatakan situasi ini perlu disikapi serius, termasuk memberikan penanganan medis terhadap seluruh korban. Dengan KLB itu, pemda menurutnya tidak bisa menganggap enteng persoalan ini demi memberikan rasa aman untuk para pelajar.
Untuk itu, LBH Bandung mendesak supaya program MBG dihentikan secara total. LBH turut mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan baik itu untuk korban siswa, guru, maupun pihak lain yang terdampak program tersebut.
Kami mendorong Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman RI dan lembaga pengawas independen lainnya untuk segera turun tangan dan menyelidiki peristiwa keracunan makan bergizi gratis yang berdampak kepada munculnya korban yang mayoritas siswa sekolah," pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News