Konflik di kawasan TNTN sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Awalnya, taman nasional seluas sekitar 83 ribu hektare itu ditetapkan pemerintah pada 2004 sebagai kawasan konservasi.
Namun, sebagian lahan kemudian digarap masyarakat dan perusahaan untuk perkebunan sawit.
2004–2010: Penetapan kawasan TNTN memicu tumpang tindih klaim antara negara, perusahaan, dan warga yang sudah lama bermukim serta menggantungkan hidup dari perkebunan sawit.
2011–2017: Pemerintah beberapa kali melakukan operasi penertiban, namun bentrokan kerap terjadi karena warga menolak digusur.
2018–2024: Laporan berbagai organisasi menyebut lebih dari 30 ribu hektare TNTN sudah berubah menjadi kebun sawit. Warga mengklaim tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian, sementara pemerintah menilai itu perambahan kawasan hutan.
Agustus 2025: Konflik kembali memanas setelah muncul rencana relokasi warga. Laporan masyarakat menyebut terjadi intimidasi, kriminalisasi, dan pembatasan akses pendidikan anak-anak di sekitar TNTN. Komnas HAM menilai terdapat indikasi pelanggaran HAM dalam kebijakan ini.
Redaksi Energi Juang News