Selain ancaman ekologis, Walhi Jateng juga menyoroti potensi rusaknya tatanan sosial dan budaya. Gunung Lawu selama ini menjadi ruang spiritual masyarakat Jawa. Komersialisasi dan eksploitasi kawasan dinilai dapat mengikis identitas kultural serta menimbulkan konflik sosial akibat perubahan tata ruang.
Dari sisi regulasi, proyek geotermal Lawu juga dipandang bermasalah. Gunung Lawu merupakan kawasan lindung, hutan konservasi, sekaligus daerah resapan air yang semestinya dijaga dari aktivitas ekstraktif berskala besar. Apalagi, wilayah Jateng saat ini dalam kondisi surplus energi listrik.
“Proyek geotermal Lawu bukan kebutuhan mendesak, melainkan kepentingan investasi yang dipaksakan,” paparnya.
Zalya menilai pemerintah tidak konsisten dalam isu transisi energi. Di satu sisi menggaungkan pembangunan berkelanjutan, namun di sisi lain justru mendorong proyek di kawasan rentan.
Sebagai solusi, Walhi mendorong pengembangan energi terbarukan skala kecil berbasis komunitas dan desentralisasi.
“Transisi energi harus berbasis komunitas, misalnya dalam bentuk koperasi energi. Dengan begitu, energi bersih bisa dihadirkan tanpa mengorbankan hutan Lawu yang memiliki fungsi ekologis, sosial dan spiritual tak tergantikan,” tandasnya.
Redaksi Energi Juang News