Hal serupa terjadi di Desa Wooi. Menurut Pdt. Silwanus Lasera, warga menolak secara kolektif terhadap rencana tambang pasir besi PT Bela Sarana Permai yang mengantongi konsesi seluas 4.290 hektare. Informasi akhir yang didapatkan, perusahaan yang diduga milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda tersebut, telah mengantongi IUP Operasi Produksi hingga 2038.
“Kondisi ini menambah ketidakpastian atas masa depan penghidupan yang bergantung pada laut, ladang, dan hasil hutan, di tengah keterbatasan akses layanan dasar yang seharusnya menjadi kewajiban negara,” katanya.
Silwanus mendesak pemerintah segera menghentikan rencana penambangan besi PT Bela Sarana Permai di Desa Wooi. “Warga Wooi sejak awal menolak. Karena itu, kami menuntut pemerintah segera mencabut izin pertambangan PT Bela Sarana Permai dan selalu melibatkan warga dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan kampung kami. Hak kami atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dinegosiasikan,” ujarnya.
Laut, daratan, dan wilayah hutan bagi orang Obi bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas. Perusakan besar-besaran oleh perusahaan tambang berarti kehilangan segalanya, termasuk kehidupan.
Selama bertahun-tahun, masyarakat Desa Wooi dan Bobo hidup dari sumber daya alam setempat. Dengan kearifan yang dimiliki, mereka tahu bagaimana mengelola, merawat, dan menjaga alam bagi kehidupan lintas generasi. Namun, kehadiran perusahaan di dua desa ini berpotensi memicu konflik horizontal di antara “orang-orang basudara”, kata Silwanus.
“Karena itu, kami berharap perusahaan dan pemerintah memiliki hati dan kemauan untuk menghentikan aktivitas serta mencabut IUP, bukan sebaliknya turut menikmati konflik di tengah masyarakat yang sedang bertumbuh,” kata Silwanus.
Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Dermawan mengatakan hingga kini PGI memiliki sikap tegas untuk menolak izin usaha pertambangan bagi lembaga keagamaan. “PGI berdiri bersama jemaat di seluruh Indonesia yang masih gigih mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman tambang, untuk mempertahankan hak atas kehidupannya.”
Anggota DPD Provinsi Maluku Utara, Graal Taliawo turut menyatakan dukungan terhadap perjuangan warga Bobo dan Wooi. Ia kemudian menghubungkan warga kepada pejabat ESDM dan Biro Planologi Kementerian Kehutanan. "Supaya warga bisa menyampaikan keberatan langsung pada mereka," katanya.