“Prajurit aktif tetap memiliki loyalitas ganda kepada komandannya di militer dan pejabat sipil. Itu jelas mengancam independensi birokrasi sipil,” tegasnya.
Revisi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 yang memperluas jumlah lembaga sipil yang boleh diisi prajurit aktif, dari 10 menjadi 14, dianggap semakin memperkuat gejala rekonsolidasi militerisme.
Komando Teritorial Diperluas
Ardi juga menyoroti penguatan struktur komando teritorial, yang kini bahkan mengurus ketahanan pangan hingga perikanan. Ia menilai rencana pembentukan ratusan batalion teritorial hingga 2029 adalah sinyal bahaya.
“Alih-alih memperkuat kontrol sipil atas militer, negara justru memperluas peran militer ke ranah yang bukan tugas utamanya,” ucap Ardi.
Minimnya Kritik Publik
Imparsial menyayangkan lemahnya respon elite politik terhadap fenomena ini. Menurut Ardi, hanya kelompok sipil dan akademisi yang konsisten menyuarakan kekhawatiran.
“Elite politik seharusnya paling peka melihat kemunduran demokrasi. Tapi yang bersuara lantang justru masyarakat sipil,” katanya.