Selain soal melepas kendali atas Gaza, untuk kali ini, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP, tampaknya tidak ada perpecahan di antara para anggota senior Hamas, termasuk dalam hal perlucutan senjata, yang sejak lama digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai red line.
Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza," ucap sumber Hamas tersebut.
Seorang pejabat Hamas lainnya, yang juga enggan disebut namanya, sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa perlucutan senjata Hamas merupakan hal yang mustahil. Klausul pertama dalam rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Trump menyerukan agar Jalur Gaza menjadi "zona bebas teror yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.
Rencana perdamaian itu juga menyatakan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan, dan bahwa infrastruktur serta persenjataan militernya harus "dihancurkan dan tidak dibangun kembali".
Di bawah rencana Trump, sebuah komite Palestina sementara yang bersifat teknokratis dan apolitis akan ditugaskan untuk menjalankan layanan publik sehari-hari.
"Hamas, bersama dengan faksi-faksi lainnya, telah mengajukan 40 nama. Sama sekali tidak ada veto terhadap nama-nama tersebut, dan tidak satu pun dari nama-nama itu berasal dari Hamas," kata sumber tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Hamas telah mendapatkan lampu hijau untuk melancarkan operasi keamanan internal di Jalur Gaza, saat gencatan senjata berlangsung beberapa hari terakhir.
Trump, seperti dilansir Reuters, Senin (13/10), mengatakan bahwa Hamas ingin "menghentikan masalah" sehingga mereka mendapatkan "persetujuan untuk periode waktu tertentu". Hamas harus melucuti persenjataan dan mengakhiri kekuasaan mereka atas Jalur Gaza.