“Setiap pagi, Kemenkes kirim data ke kita. Situsnya sudah jalan, meskipun saya belum bisa umumkan namanya,” jelasnya.
Peran Lintas Kementerian
Lebih lanjut, Dadan menegaskan Perpres Tata Kelola MBG membagi peran ke berbagai kementerian.
BGN berfungsi sebagai penyelenggara utama dan intervensi lapangan.
Kemenkes berperan dalam pengawasan kesehatan penerima manfaat.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menangani distribusi bagi ibu hamil dan menyusui.
Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan ditugaskan membina petani, peternak, dan nelayan untuk memperkuat rantai pasok.
Selain standar pangan, Perpres ini juga menyoroti sanitasi, kebersihan, penanganan korban keracunan, dan penguatan logistik agar program MBG berjalan konsisten di seluruh daerah.
Dadan menyebut aturan ini sebagai tonggak penting untuk memastikan program MBG bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga tentang jaminan mutu, keamanan, dan keberlanjutan pasokan pangan nasional.