Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 tersebut menegaskan bahwa setiap AKD DPR mulai dari Komisi, Badan Anggaran, hingga Mahkamah Kehormatan Dewan wajib memiliki perwakilan perempuan, baik sebagai anggota maupun pimpinan.
Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, dan aktivis demokrasi Titi Anggraini. MK mengabulkan seluruh permohonan mereka untuk menjamin adanya keseimbangan gender dalam struktur parlemen Indonesia.
Langkah ini dinilai sebagai tonggak penting menuju parlemen yang lebih adil, setara, dan sensitif terhadap suara perempuan.
Redaksi Energi Juang News