Tahun lalu, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pernah mengusut dugaan korupsi proses penerbitan 22 IUP, termasuk milik PT Karya Wijaya dan PT Bela Kencana. Sampai saat ini, belum ada kejelasan kelanjutan kasus tersebut.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Maluku Utara menyatakan administrasi izin perusahaan terafiliasi dengan Sherly telah lengkap. Jika ada masalah amdal, bisa dikonfirmasi ke dinas terkait.
Kementerian Kehutanan memastikan pulau konsesi 500 hektare milik PT Karya Wijaya sudah punya IPPKH, namun perlu proses lanjut untuk area 1.145 hektare. Pemerintah pusat terus memantau penyelesaian perizinan dan batas area kerja tambang.
Kasus ini memicu perhatian publik karena menyangkut integritas pejabat dan tata kelola sektor pertambangan nikel yang strategis. Banyak pihak mendesak agar segala proses berjalan transparan.
Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan profesionalisme di pemerintahan, serta tidak mencampuradukkan kepentingan bisnis dan jabatan publik.
Redaksi Energi Juang News