MK juga menjawab kekhawatiran para pemohon soal pemberhentian anggota DPR oleh partai politik bisa berdampak pada dominasi partai dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut MK, kekhawatiran tersebut tidak terjadi karena MK telah menegaskan dalam tiga putusan sebelumnya bahwa pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum.
"Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me-recall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya," ujar MK.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan terhadap UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK untuk mengubah pasal 239 ayat 1 huruf c soal pemberhentian anggota DPR.
Dilihat dari situs MK, gugatan itu teregistrasi dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025. Para pemohon ialah Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Muhammad Adnan.
Berikut isi pasal yang digugat pemohon:
Pasal 239
(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
c. diberhentikan.