Karena itu, ia menegaskan perlunya penataan ulang kawasan rawan bencana dan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Pemerintah, kata Hanif, akan menyiapkan langkah korektif yang menyasar pola pengelolaan lahan dan hutan di wilayah terdampak.​
Seiring dengan sorotan tajam publik, Hanif memastikan pihaknya siap berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengusut dugaan pelanggaran lingkungan yang berkaitan dengan bencana Sumatera. Ia menambahkan, temuan di lapangan akan menjadi dasar penindakan lebih lanjut.
Redaksi Energi Juang News