Memastikan transparansi penuh terkait daftar penerima, alur penggunaan, dan tujuan pemberian dana.
Mendorong supervisi Kejaksaan Agung agar integritas penyidikan tetap terjaga.
Kronologis Singkat Kasus
Juli 2025 — Kejati NTB membuka penyelidikan atas dugaan dana siluman Pokir DPRD NTB.
September 2025 — Pemanggilan TAPD dan pejabat anggaran dilakukan untuk menggali asal-usul dana.
Awal November 2025 — Sejumlah anggota DPRD NTB mengembalikan dana yang diterima, memicu penyitaan oleh penyidik.
20 November 2025 — Dua anggota DPRD (IJU & MNI) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
20 November 2025 — Penyidik menyita > Rp 2 miliar dari dana yang dikembalikan anggota dewan.
24 November 2025 — Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyusul ditetapkan sebagai tersangka; perannya sebagai pengatur dan pembagi dana diungkap penyidik.
Baca juga : Anggota Komisi III DPR: Lempar Persoalan UU KPK ke DPR, Jokowi Standar Ganda
Saat ini — Penyidik disebut telah mengantongi daftar penerima. Potensi tersangka baru sangat terbuka.
Imperium: “Ini bukan kasus kecil — ini soal integritas anggaran daerah”
Imperium menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar perkara gratifikasi, melainkan menyingkap kelemahan struktural dalam proses penganggaran pokok-pokok pikiran DPRD NTB.
“Kasus ini membuka fakta bahwa sistem anggaran daerah rentan dimanipulasi oleh aktor-aktor yang memiliki akses ke proses pembahasan. Inilah mengapa penyidikan harus menyeluruh, termasuk mengungkap jaringan penerima dana,” tegas Fauzul.