• Kamis, 19 November 2026

Respons Bencana Sumatra, GMNI Dorong Ekologi Politik di Panggung Nasional

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 17 Desember 2025 | 19:00 WIB


Energi Juang News, Bali- Pengukuhan kepengurusan baru DPP GMNI Periode 2025–2028 di Denpasar, Bali, menjadi penanda babak baru peran politik mahasiswa di tingkat nasional. Di tengah rangkaian bencana ekologis di Sumatra, organisasi ini memilih menjadikan ekologi politik sebagai lensa utama untuk membaca arah pembangunan dan menagih konsistensi negara terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945.​





Pengukuhan DPP GMNI dan Momentum Baru





DPP GMNI resmi mengukuhkan kepengurusan nasional periode 2025–2028 dalam agenda yang digelar di Denpasar, Bali, pada 15–17 Desember 2025. Pengukuhan ini dimaknai bukan sekadar pergantian struktur, tetapi konsolidasi politik mahasiswa untuk terlibat lebih dalam dalam desain pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.​





Ketua Umum DPP GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menempatkan momen ini sebagai kesempatan untuk mempertegas orientasi organisasi pada ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat kecil dan lingkungan hidup. GMNI ingin menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa tidak cukup hanya sibuk dengan dinamika internal, tetapi harus hadir di ruang publik sebagai kekuatan ide dan gerakan.​





Bencana Sumatra dan Alarm Ekologis





Rangkaian bencana di berbagai wilayah Sumatra dibaca GMNI sebagai alarm keras atas rapuhnya tata kelola sumber daya alam selama ini. Longsor, banjir, dan bencana ekologis lain tidak lagi dilihat sebagai kejadian alam semata, melainkan konsekuensi dari perubahan bentang alam, deforestasi, dan ekspansi industri ekstraktif yang dibiarkan berlarut.​





GMNI menilai situasi ini sebagai refleksi penting bahwa pembangunan yang abai pada daya dukung lingkungan pada akhirnya akan berbalik menjadi krisis kemanusiaan. Karena itu, Sumatra dijadikan contoh konkret bagaimana kebijakan ekonomi tanpa perspektif ekologi politik dapat berujung pada kerentanan hidup jutaan warga.​





Baca juga : PA GMNI Peringatkan “Retakan Moral” di Balik Stabilitas Ekonomi Indonesia





Ekologi Politik dan Pasal 33 UUD 1945





Dalam pernyataannya, Risyad menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus dibaca ulang dengan menambahkan dimensi ekologis yang kuat. Perekonomian nasional tidak cukup hanya diatur untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di atas kertas, tetapi harus memastikan keberlanjutan alam sebagai prasyarat kesejahteraan lintas generasi.​


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X