Penghentian kegiatan ini bukan hanya memukul operasional internal perseroan, tetapi juga berimbas pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah konsesi. Pemasok, kontraktor, pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, hingga masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada aktivitas perusahaan, turut merasakan tekanan akibat berhentinya roda usaha Toba Pulp Lestari.
Komitmen mitigasi dan pemeliharaan aset
Pihak manajemen menyatakan akan menyiapkan berbagai langkah mitigasi sosial dan ekonomi bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lain. Agenda mitigasi ini diharapkan dapat meredam dampak penghentian operasional terhadap tenaga kerja lokal dan pelaku usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas perseroan.
Meski produksi terhenti, perusahaan menegaskan tetap menjalankan pemeliharaan aset pabrik, perawatan tanaman, dan aktivitas operasional yang dianggap esensial. Kebijakan ini bertujuan menjaga kesiapan fasilitas produksi, sehingga perusahaan dapat kembali beroperasi lebih cepat jika pemerintah mencabut penangguhan dan bursa mengakhiri suspensi perdagangan saham INRU.
Perintah audit total dari Presiden
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari. Perintah tersebut muncul setelah perusahaan berkali-kali disorot sebagai salah satu pihak yang diduga terkait dengan kerusakan lingkungan, banjir, dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.
Raja Juli menyatakan bahwa hasil audit akan disampaikan secara terbuka kepada publik, termasuk kemungkinan pencabutan atau rasionalisasi PBPH yang selama ini dikuasai perseroan. Wednesday (19/11/2025). Pemerintah juga menugaskan jajaran kementerian terkait untuk mengawal proses pemeriksaan agar berjalan objektif, transparan, dan menjawab keresahan masyarakat.
Pencabutan 22 PBPH dan ancaman izin
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan mengumumkan pencabutan 22 PBPH dengan total luas lahan mencapai 1.012.016 hektare di berbagai daerah. Dari total tersebut, sekitar 116.198 hektare berada di wilayah Sumatera yang selama ini menjadi sorotan akibat kerentanan bencana ekologis.
Pemerintah menyiapkan surat keputusan resmi terkait pencabutan izin-izin tersebut dalam waktu dekat, termasuk opsi penataan ulang konsesi dan penguatan pengawasan di lapangan. Kebijakan penertiban PBPH ini menegaskan bahwa perusahaan pemegang izin, termasuk PT Toba Pulp Lestari, kini berada di bawah sorotan ketat dan berhadapan dengan ancaman pencabutan izin bila terbukti melakukan pelanggaran serius dalam pengelolaan hutan.
Redaksi Energi Juang News